Headlines News :

Zul Arif, Putra Kerinci yang Dipercaya Pimpin Karang Taruna Kota Batam

Drs. Zul Arif bersama Walikota Batam dan Pengurus Karang Taruna Kota Batam.
Batam, MPN - Sabtu lalu, bertempat di Hotel Golden View Bengkong Kota Batam dilaksanakan Temu Karya VI Karang Taruna Kota Batam.

Acara yang dibuka langsung oleh Muhammad Rudi, SE, MM Walikota Batam dihadiri oleh seluruh Lurah dan Camat Se Kota Batam dan Perwakilan dari Pengurus Karang Taruna dari 12 Kecamatan Se Kota Batam.

Terpilih secara aklamasi Drs. Zul Arif, MH sebagai Ketua Karang Taruna Kota Batam Periode 2017 -2022, putra Kelahiran Desa Kemantan Tinggi Kabupaten Kerinci yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Zul Arif kepada Merdeka post menyatakan, "Dalam waktu dekat Karang Taruna Kota Batam akan segera melaksanakan  konsolidasi dengan seluruh Camat dan Lurah se Kota Batam dan Pengurus Orang Taruna Kecamatan dan Kelurahan".

Ditambahkannya, "Bagi Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan yang akan habis masa kerjanya atau sudah demisioner agar segera mungkin melaksanakan Temu Karya". (Ald)

Zul Arif ketua Karang Taruna Kota Batam Terpilih saat  menyampaikan sambutannya

Nah,,, Kopi dan Kayu Manis Kerinci Hebat Siap Masuki Pasaran Nasional




KERINCI, MERDEKAPOST - Tidak tanggung-tanggung, dalam upaya mendorong perkembangan perkopian di Kabupaten Kerinci, Zainal Abidin bersama Gema Kerinci Hebat telah membuat dan segera launching KOPI KERINCI HEBAT dan Kayu Manis KERINCI HEBAT.

Lewat status FB nya, Zainal ABidin ShMh menyebutkan bahwa pada tanggal 27 September ini, Kopi dan Kayu Manis Kerinci Hebat bisa menjadi Icon produk Kerinci di JCC jakarta.

"Mohon Doa semoga kopi dan kayu manis Kerinci Hebat bisa menjadi salah satu Icon Produk Kerinci di JCC tanggal 27 September nanti". tulis Zainal di akun FB nya.

Ditambahkan Zainal, "dengan adanya produk Kopi dan Kayu Manis Kerinci Hebat, maka ini merupakan salah satu bentuk dari Pemberdayaan terhadap para petani Kopi dan Kayu manis kerinci". ujarnya disela-sela wawancaranya di andalas fm.

"Saya berharap, kedepan nantinya akan muncul lagi produk-produk asli Kerinci yang bisa merambah pasar nasional maupun internasional". Pungkasnya. (rud) 

Biar Menjangkau Semua, ZA Kampanyekan Gema Kerinci Hebat Lewat Radio

Zainal Abidin bersama Crew dan tokoh pemberdayaan Gema Kerinci Hebat terlihat hadir sebagai pembicara pada dialog interaktif membedah program gema kerinci hebat yang digelar Radio Andalas FM. (ald/mpn/ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.NET - Beberapa waktu menjelang Launching Gerakan Ekonomi Masyarakat (Gema) Kerinci Hebat, Zainal Abidin terlihat aktif mengkampanyekan program besutannya ini baik di Medsos, maupun di Media-media cetak dan elektronik.

Selain itu, Untuk lebih menjangkau masyarakat yang berada jauh atau para petani yang berada diladang-ladang, yang tidak bisa dijangkau medsos atau media cetak, malam tadi Zainal Abidin bersama Crew Gema Kerinci Hebat terlihat hadir sebagai pembicara pada dialog interaktif membedah program gema kerinci hebat yang digelar Radio Andalas FM.

Zainal Abidin atau akrab disapa ZA kepada Merdekapost menyebutkan, dirinya bersama tim Gema Kerinci Hebat sedang fokus-fokusnya melakukan sosialisasi. banyak cara yang dilakukan pihaknya, baik melalui spanduk, baleho, medsos, media cetak atau turun langsung ketengah-tengah masyarakat.

Mengapa dirinya memilih salah satu station radio di Kerinci yaitu Andalas FM? menurut Zainal, "radio sebagai salah satu alat komunikasi efektif dan yang paling jauh jangkauannya, apalagi sasaran utama program ini adalah para petani pekebun, dan jika mereka saat ini berada di kebun mereka, maka dengan melalui radio bisa terjangkau dan mereka bisa mengerti dan paham dengan program pemberdayaan dan peminjaman modal ini". Ungkapnya.

"Pokoknya, seluruh lapisan masyarakat Kerinci dimanapun mereka berada, berhak untuk tahu dan ikut dalam program Gema Kerinci Hebat ini". Pungkas ZA. (ald)




Aktivitas PT PGE di Lempur Dihentikan, Semua Peralatan Dipindahkan ke Sumsel

Add captionAktivitas PT PGE di Lempur Dihentikan, Semua Peralatan Dipindahkan ke Sumsel

KERINCI - Dalam beberapa hari belakangan ini, sejumlah masyarakat dibuat resah dengan aktivitas pengangkutan peralatan keluar dari lokasi PT Pertamina Geotermal Energi (PGE) Lempur, Kabupaten Kerinci.

Informasi yang diterima koran ini, pihak PT PGE tidak lagi beraktivitas di Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Bahkan peralatannya sudah dipindahkan oleh pihak PT PGE Kerinci kedaerah lain.

Salah seorang warga Desa Lempur yang namanya tidak ingin dituliskan mengakui adanya peningkatan aktivitas pengangkutan peralatan keluar dari lokasi PT PGE. "Banyak peralatan dari PT PGE Kerinci yang dibawa keluar, informasinya mereka sudah pindah," ujarnya.

Sementara itu, JSS PT PGE Kerinci Anshori mengakui adanya pengangkutan peralatan dari lokasi PT PGE tersebut. Peralatan yang diangkut adalah berupa peralatan Rig untuk dipindahkan ke Lumut Balai, Sumatera Selatan, untuk pelaksanaan pengeboran sumur di daerah tersebut.

"Semua proyek sama-sama jalan secara paralel, termasuk di Lumut Balai," ungkapnya.

Untuk Kerinci, dia mengatakan pihaknya akan kembali beraktivitas pada tahun 2018 nantinya, pada tahun 2018 pihaknya berencana akan akan menyiapkan lokasi pengeboran baru lagi. Namun yang jelas pelaksanaannya disesuaikan dengan intruksi dari Direksi dari PT PGE pusat.

"Mudah-mudahan tahun depan kita lanjut," pungkasnya. (ALD)


(sbr : jambiupdate)

Ada yang Lebih Penting Sebelum Buat Versi Baru Film G30S PKI



Peneliti dari Human Rights Working Group (HRWG) menyarankan pemerintah menyelesaikan pengungkapan kebenaran sejarah pasca peristiwa 1965 terlebih dahulu, sebelum membuat versi baru film Penumpasan Penghianatan G30S PKI.


Wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat ulang film Penumpasan Penghianatan G30S PKI mendapat respons beragam dari banyak pihak. Mereka umumnya tidak mempersoalkannya, tapi ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan dalam remake film yang digunakan rezim Orde Baru sebagai media propaganda itu.

Daniel Awigra, Program Manajer Advokasi HAM ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG) mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan pemerintah merevisi film yang memuat peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Namun, Daniel menekankan bahwa film yang diproduksi di era Orde Baru itu meninggalkan banyak problem. 

“Sudah banyak, katakanlah kritik yang mengatakan bahwa film itu [Penumpasan Penghianatan G30S PKI] dibuat sebagai alat propaganda Orde Baru,” kata Daniel di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017). 

Daniel menuturkan, saat itu penguasa Orde Baru berambisi menghabisi lawan-lawan politiknya, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI). “Tidak hanya anggota, tapi juga simpatisan tanpa diproses hukum pengadilan,” kata Daniel. 

Menurut Daniel, film baru soal G30S/PKI ini harus memuat kebenaran secara utuh. Pemerintah harus menampilkan fakta dari berbagai pihak, termasuk korban. Daniel berpendapat, warga yang menjadi korban diskriminasi dan trauma akibat dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme, juga perlu diungkap. 

Menurut Daniel, dalam versi baru film G30S PKI ini juga perlu mendengarkan respons tentang kudeta PKI, serta dugaan keterlibatan orang-orang yang menjadi bagian gerakan PKI, dan tindakan diskriminasi yang mereka alami selama ini. 

“Tugas pemerintahan Jokowi sekarang buat film yang pertama-tama harus diselesaikan pengungkapan kebenaran dulu. Pengungkapan kebenaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ini yang pertama dilakukan,” kata Daniel. 

Daniel mengingatkan, pemutaran film lama tentang PKI ini bisa mempunyai dampak politik. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kata Daniel, pemerintah bisa dicap pro-komunis apabila tidak menayangkan film tersebut, akan tetapi jika diputar kembali berarti pemerintah menyebar hoax. 

Ia juga tidak mempermasalahkan langkah yang diambil pemerintah untuk rekonsiliasi, dengan mediasi maupun hukum. Setelah semua selesai, baru pemerintah fokus pada pembuatan film baru. 

“Kalau buru-buru membuat film, kebenarannya sendiri belum terungkap, ini kan filmnya nanti jadi film apa?” kata Daniel. 

Hal senada diungkapkan peneliti Amnesty Internasional, Bramantya Basuki. Ia menilai, saat ini permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu bukan soal kehadiran film baru, melainkan pemerintah harus menguak kebenaran sejarah. 

“Ketika nanti di depannya apakah output-nya jadi semacam film dokumenter atau apapun, itu silakan kepada pemerintah. Tetapi proses untuk menuju pengungkapan kebenaran itu yang penting,” kata Bram di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa. 

Bram mengingatkan, rencana pemutaran kembali film Penumpasan Penghianatan G30S PKI ini dapat menimbulkan dampak negatif. Bram menyatakan, hal tersebut bisa menimbulkan ketakutan baru, apalagi pasca aksi ricuh massa di YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari. 

Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu berharap, film baru soal G30S/PKI yang akan dikeluarkan pemerintah tidak berbentuk propaganda. Sebab Erasmus khawatir, dampak masa lalu justru akan muncul jika Pemerintah Jokowi sekadar membuat ulang video tersebut. 

“Kalau masih model propaganda Orba dampaknya pasti sama seperti dulu, persekusi dan stigmatisasi bisa terus terjadi,” kata Erasmus di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta. 

Erasmus mengatakan, ICJR mendukung pemerintah untuk membuat film baru yang memuat fakta dan pelurusan sejarah. Menurutnya pemerintah harus memaparkan apa maksud merevisi film yang diproduksi di era Orde Baru tersebut. 

“Kalau kita masih belum bisa menemukan konteks baru, menemukan fakta baru itu, maka saya rasa jadi pertanyaan balik, jadi yang dimau Presiden Jokowi itu apa?” kata Erasmus. 

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia pada 1984 yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer. Film ini diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp800 juta kala itu yang disponsori oleh rezim Orde Baru. 

Dalam laporan Antara, pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan film tersebut dihentikan peredaran dan pemutarannya karena berbau rekayasa sejarah dan mengultuskan seorang presiden. 

Setelah hampir 20  tahun tidak tayang, film G30S/PKI ini rencana akan diputar ulang pada 30 September 2017 mendatang. TNI AD telah mengirim surat edaran ke seluruh jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan menonton film tersebut adalah penting. Ia bahkan mengusulkan adanya pembuatan film dalam format yang baru agar anak generasi sekarang lebih mudah memahaminya. 

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, (18/9/2017) siang, seperti dilansir setkab.go.id. 

Baca juga artikel terkait FILM G30SPKI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher (tirto.id - thr/abd)

Mengapa Panglima TNI Gelar Nobar G-30S/PKI? Ini Alasannya

Alasan Panglima TNI Gelar Nobar G-30S/PKI Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ingin mengingatkan kepada para prajurit tentang peristiwa G 30 S/PKI lewat pemutaran film dan nonton bareng. 

Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo angkat bicara terkait kontroversi mengenai rencana pemutaran film G-30 S/PKI yang akan ditonton bersama para prajurit TNI.

Gatot mengatakan, pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam agar tidak terulang lagi di masa sekarang.

Lihat juga:Korem 045/Garuda Jaya Akan Putar Film G-30 S/PKI
"Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini,” kata Gatot dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Gatot menyampaikan, pemutaran film tersebut bukan bertujuan untuk mendeskreditkan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk memberikan gambaran tentang peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalu.

Lebih lanjut, Gatot menegaskan, pemutaran film tidak untuk menumbuhkan dendam pada pihak-pihak tertentu.

"Sekarang ini berita hoaks macam-macam, jangan sampai generasi muda kita terpengaruh dan terkotak-kotak lagi yang akhirnya bisa terjadi seperti peristiwa kelam," tutur Gatot.

Di sisi lain, lanjut Gatot pemutaran film juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para prajurit TNI tentang peristiwa sejarah tersebut.

Gatot juga berharap pemutaran film G 30 S/PKI tersebut tidak akan menimbulkan provokasi pada pihak-pihak tertentu.

"Dengan menyaksikan film G-30 S/PKI, hendaknya jangan sampai terprovokasi dan terpengaruh. Untuk itu, mari kita meningkatkan persatuan dan kesatuan supaya tidak terulang lagi peristiwa yang menyedihkan itu," ujar Gatot.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Wuryanto menyebut pemutaran film G-30 S/PKI bertujuan untuk memperjelas fakta sejarah. Ia membantah rencana pemutaran film tersebut di markas-markas TNI bisa memanaskan situasi di masyarakat.

"Yang merasa kepanasan itu siapa. Kalau yang merasa kepanasan, orang yang mungkin tersinggung, terlibat di dalamnya. Tidak (memanaskan suasana), memperjelas malah," kata Wuryanto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/9). )**

(ald/CNN Indonesia).

Jokowi Sarankan Film G-30 S/PKI Dibuat Versi Baru

Presiden Jokowi menyatakan masyarakat Indonesia harus terus diingatkan perihal bahaya komunisme

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menampik pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja, Jokowi menilai perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial.

Tujuannya agar generasi milenial mengetahui PKI dan bahaya komunisme.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang, seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara.

Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Minggu (17/9) malam hingga Senin (18/9) dini hari.

Kerusuhan di kantor YLBHI dipicu kecurigaan massa terhadap acara yang digelar di kantor YLBHI itu. Massa curiga acara yang digelar terkait dengan PKI. Presiden meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat.

“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi membantah tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI.

Presiden mengatakan masyarakat harus terus diingatkan jika masih ada ruang untuk berkembangnya ideologi komunisme. Terlebih, kata Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. 

“Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum,” Presiden menuturkan. (ald/CNN Indonesia)

Gema Kerinci Hebat, Betul-betul Menggema Keseluruh Penjuru Kerinci, Zainal : Bukan Hanya Peminjaman Modal, Tapi Juga Pemberdayaan

Sosialisasi Program Gema Kerinci Hebat diberbagai tempat, terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengetahui dan bergabung dengan program ini, Zainal Abidin terlihat turun langsung sebagai pembicara dalam kegiatan ini. (ald/mpn) 

KERINCI, MERDEKAPOST.NET - Tidak bisa dipungkiri, animo masyarakat untuk ikut serta dalam Gerakan Ekonomi Masyarakat Kerinci Hebat cukup tinggi. terlihat dengan membludaknya peserta yang hadir saat dilaksanakannya sosialisasi dan Bintek yang digelar oleh Sekretariat Gema Kerinci Hebat.

Secara berurutan sosialisasi dan pengenalan program ekonomi kerakyatan ini kepada masyarakat dilaksanakan, seperti Sabtu (16/09) dilaksanakan sosialisasi bertempat di perkebunan warga Desa Air Mumu, Minggu (17/09) dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Kerinci 1 dan 2 (meliputi 6 kecamatan) bertempat di Aula/Gedung serbaguna Desa Pentagen, kemudian Senin (18/09) dilaksanakan Sosialisasi untuk wilayah Kerinci 4 yang meliputi tiga kecamatan Siulak, Gunung Kerinci, dan Siulak Mukai, terakhir hari ini Selasa (19/09) dilaksanakan lagi sosialisasi untuk wilayah Kerinci 3 (Air Hangat, Air hangat Timur, Depati Tujuh dan Air Hangat Barat) bertempat di gedung serbaguna Desa Sekungkung.

Berdasarkan pantauan Merdekapost dilapangan, sosialisasi ini mampu menarik minat ratusan masyarakat pada setiap kegiatannya.

Salah seorang Panitia dari Sekretariat Gema Kerinci Hebat (GKH) Edy Saputra menyebutkan, bahwa sosialisasi yang dilaksanakan mendapat perhatian serius dari masyarakat, terbukti dengan selalu membludaknya peserta.

"Alhamdulillah, sosialisasi Gema Kerinci Hebat bisa mendapat perhatian serius dari masyarakat, terbukti dengan membludaknya warga yang hadir pada setiap kegiatan yang kami laksanakan". Ujar Edy.

"Animo masyarakat sangat tinggi, padahal selama sosialisasi kita tidak menyiapkan uang transport untuk peserta, namun antusias masyarakat terbukti sangat tinggi" Pungkasnya singkat.

Sementara itu, Zainal Abidin selaku Leader dari Gema Kerinci Hebat, pihaknya saat ini sedang melaksanakan sosialisasi Program Bantuan ekonomi Kerakyatan ini keseluruh penjuru Kerinci, dan adalah hal yang wajar jika masyarakat sangat antusias, karena masyarakat saat ini sudah bisa menilai, mana yang mereka butuhkan dan bisa bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak, masyarakat sudah sangat cerdas.

Disebutkan Zainal, "saat ini petugas kita sedang melaksanakan sosialisasi keseluruh penjuru Kerinci, dan Saya juga ikut sebagai pembicara". Ujar Wabup Kerinci ini.

"Iya wajar saja setiap pertemuan ramai sekali yang hadir, saya melihat sendiri setiap kegiatan sosialisasinya, dikarenakan saya juga hadir disaana sebagai salah satu pembicara, dan para pembicaranya juga sudah jelas merupakan pakar-pakar pemberdayaan, jadi intinya, bukan hanya peminjaman modal saja, akan tetapi kita juga melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap para petani pekebun, bagaimana bisa sukses mengelola modal usaha tersebut " jelasnya.

"Saya melihat masyarakat Kerinci saat ini sudah bisa menilai, mana yang mereka butuhkan, bisa bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak, masyarakat sudah sangat cerdas dan selektif, mereka sudah tidak mau lagi mendengar janji-janji lagi". Ujar Zainal.

Lebih lanjut dijelaskannya, "selain sosialisasi program ini ketengah-tengah masyarakat secara langsung, juga aktif sosialisasi di media-media sosial baik cetak maupun elektronik, dan tidak ketinggalan melalui radio-radio yang ada di Kerinci ini". Pungkasnya. (ald)

Fikar Azami, Ketua KNPI yang Dipercaya SBY Pimpin DPRD Kota Sungaipenuh

Fikar Azami bersama Petinggi DPP Demokrat

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungaipenuh akan segera berganti. Posisi ketua yang sebelumnya dijabat oleh legislator Mulyadi Yacoub, akan digantikan oleh Fikar Azami.

Pergantian ini dilakukan menyusul keluarnya Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat  pergantian unsur pimpinan DPRD Kota Sungaipenuh.

Fikar Azami yang saat ini merupakan Ketua KNPI Kota Sungai Penuh ini, saat dikonfirmasi Selasa (19/9) sore membenarkan hal tersebut. SK itu telah diterimanya pada Senin (18/9) malam dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dr Hinca IP Pandjaitan XIII, di Kantor Pusat Demokrat Wisma Proklamasi 41, Menteng Jakarta Pusat.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran pengurus DPP yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin lembaga wakil rakyat di Bumi Sahalun Suhak Salatuh Bdeil Sungai Penuh ini.

"Terimakasih kepada pak SBY selaku ketua umum beserta sekjen dan bendahara umum yang telah mempercayakan saya sebagai ketua DPRD Kota Sungaipenuh, insya allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar suami Berryl ini.

Dikatakannya, jabatan ketua DPRD merupakan tanggung jawab yang besar baginya, apalagi dalam menghadapi tahun politik kedepannya, sehingga dirinya harus bersinergi dengan pemkot dalam membangun Kota Sungaipenuh menuju Sungaipenuh cerdas.

Untuk diketahui, SK pergantian unsur pimpinan DPRD Kota Sungaipenuh ini diserahkan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Dr Hinca IP Pandjaitan XIII, didampingi Bendahara Umum, dr. Indrawati Sukadis. 


Sementara Fikar Azami yang menerima SK tersebut didampingi oleh Ketua DPD PD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir SH, Sekretaris DPC-PD Kota Sungaipenuh, Taburman SE, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPC-PD Kota Sungaipenuh, Lendra Wijaya dan Direktur Eksekutif Daerah (DE) DPD-PD Provinsi Jambi Muslim Yahya. (Ald)


Lagi, KPK Tangkap Tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko saat ditemui di komplek Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (16/9/2016)
MALANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko (ER), Sabtu (16/9/2017).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan, OTT dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB di Kota Batu.

"Betul terjadi penangkapan yang dilakukan oleh KPK di Batu," katanya kepada  saat dihubungi Kompas.com.

Dia mengatakan, ada enam orang penyidik yang melakukan OTT. Saat ini, ER sedang dalam pemeriksaan di Polda Jawa Timur. "17.30 WIB sampai di Polda. Polda memberikan fasilitas untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Ada dua orang yang diamankan KPK dalam OTT itu. Yakni ER dan pihak swasta. "Dua orang dan pihak swasta. Materi tanyakan ke KPK ya," katanya.

Bupati Batubara OK Arya Zukarnain tiba di gedung KPK pada Kamis (14/09) dini hari. 


(ald/Kompas TV)
  

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net