Headlines News :

Kadisbun Tebo Minta Maaf Soal Pengusiran Wartawan

MerdekaPost | Selasa, 19 Maret 2013

Supadi : Saya Baru Tahu Jika Ada Undang-Undang Pers

MUARA TEBO – Setelah memanggil salah satu oknum pegawai di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Tebo, yang mengusir wartawan saat liputan sengketa lahan antara masyarakat Desa Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Olak Gedung Malako Intan (KUD OGMI) dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH), di aula kantor Disbun Tebo pada Jum’at (22/2). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, Noor Setya Budi mengarahkan wartawan agar langsung konfirmasi dengan kepala dinas terkait, dalam hal ini Ir.Supadi Kadisbun Tebo. Pasalnya, persoalan tersebut merupakan wewenang dinas yang bersangkutan.

“Sudah kita panggil, ternyata persoalan tersebut adalah wewenang kepala dinas. Coba langsung konfirmasi dengan Kadisbun,” ujar Sekda Tebo saat dikonfirmasi beberapa wartawan diruang kantornya,  kemarin.

Sementara, Supadi, Kepala Disbun Kabupaten Tebo didampingi Rapiq, saat konfirmasi wartawan terkait dasar dari pengusiran wartawan yang dilakukan oknum pegawai Dsibun menerangkan, sesuai dengan undangan dari Asisten II Sekda Tebo, yang boleh hadir pada saat musyawarah hanya para undangan saja. Sementara, undangan untuk wartawan tidak ada.

“Sudah jelas, wartawan tidak diperkenankan masuk keruang karena yang boleh hadir hanya undangan saja diantaranya, perwakilan koperasi dan Ketua kelompok tani. Kami juga mengundang camat dan lurah karena itu menyangkut wilayah kerja mereka,” tegas Rafiq kemarin.

Begitu juga yang dikatakan Supadi Kadisbun Tebo. Dasar dari pengusiran wartawan tersebut dilakukan kerena pihaknya kawatir jika dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut, terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Saya minta maaf atas pengusiran yang terjadi kemarin. Saya juga baru tahu dalam tugas wartawan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” aku Supadi. Ia juga mengatakan, untuk kedepannya Disbun Tebo akan lebih terbuka terhadap wartawan.

Hal ini sangat disayangkan oleh M. Taher Ketua Tebo Jurnalist Club (TJC) yang merupakan organisasi wartawan liputan Kabupaten Tebo. Katanya, seharusnya semua intansi harus mengetahui jika dalam menjalankan tugasnya, wartawan telah dijamin dan dilindungi.

Lanjutnya, hal tersebut sangat jelas tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta UU No. 8 Tahun 1999, lalu dikeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi, seharusnya Disbun tidak perlu menutup-nutupi informasi. Dalam undang-undang pers sudah sangat jelas disebutkan bahwa, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Nah, pihak-pihak yang menghalangi tugas pers ini dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp 500 juta,” jelas Taher.

Menurut Taher, di era demokrasi seperti sekarang ini, salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan pers atau pers yang terbuka. Jadi informasi untuk publik atau hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di zaman sekarang ini bukan hal yang tabu lagi.

“Jadi, Disbun tidak perlu menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat banyak,” pungkas Taher. (merdekapost.com/her)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net