Headlines News :

Diprotes, Baliho Bupati Murasman dan Kepala Dinas Dianggap Kampanye Terselubung?

MerdekaPost | Selasa, 05 Februari 2013

Salah satu baleho Raksasa Bupati Kerinci H Murasman bersama Kepala Dinas/Instansi
terkait yang dinaggap masyarakat sebagai pemborosan anggaran dan kampanye terselubung
Heri : Sah-sah Saja, Selama Belum Masuk Tahapan Pemilukada

KERINCI - Suhu Politik Kerinci jelang Pilkada yang direncanakan digelar Juli mendatang seakan Panas-dingin bak orang demam Panas saja. kadang bergejolak tinggi kadang santai-santai saja.

Namun, akhir-akhir ini banyaknya Baliho H Murasman Bupati Kerinci sekarang yang bertebaran dimana-mana membuat berbagai kalangan memandang sebagai bentuk kampanye terselubung dan menghambur-hamburkan uang APBD.

"Banyak Slogan dan Himbauan Bupati terpajang ditempat strategis, berukuran besar. bersama Istri-lah, bersama Kepala Dinas-lah. ini memakai Uang Rakyat. Wajar orang menuding ini Kampanye terselubung. kan jelang Pilkada." Ujar seorang tokoh masyarakat yang Namanya enggan dipublikasi.

selain itu, Munculnya baleho-baleho Bupati Murasman bersama para Kepala Dinas, munculnya kok bisa bersamaan, tau-tau sekitar dua minggu yang lalu atau bertepatan dengan penentuan pada rapat pleno PAN baleho-baleho tersebut sudah menjamur disepanjang jalan Siulak menuju Kayu Aro, atau ada hubungannya dengan pleno PAN agar Murasman terdongkrak populritasnya dan seolah-olah memang didukung oleh masyarakat sehingga PAN bisa terpengaruh, atau hanya kebetulan saja". Ungkapnya. 

Mereka menilai Banyaknya Baliho Murasman itu adalah sebagai bentuk lain dari kekuasaan." Penggunaan anggaran mustilah bijak, ini adalah uang Rakyat. jangan mentang-mentang sedang berkuasa bisa seenaknya saja. azas kepatutan dan skala Prioritas musti didulukan dalam penggunaan anggaran, apakah perlu membuat baleho-baleho himbauan yang tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit itu, apa tidak ada yang lain yang lebih penting?." Imbuhnya lagi.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Heri Zaldi, S.Pt menilai Hal demikian semestinya tak perlu terjadi bila ada aturan yang jelas mengenai Baliho dan spanduk jelang Pilkada di Indonesia. hal serupa juga terjadi di wilayah Kota Jambi dan Merangin yang dalam waktu dekat juga bakal melaksanakan Pemilukada. Bahkan didaerah lain di Jawa, seperti di Banten dengan Baliho Ratu Atut jelang Pilgub. dan saya memperkirakan di Wilayah lainnya di Indonesia ini juga serupa.

“Pemasangan baleho dan himbauan oleh kandidat incumbent itu sah-sah saja selama belum masuk ke tahapan kepemiluan”, Ungkap Heri.

Baleho Kadis Koperasi bersama Bupati Kerinci
Dilanjutkannya, "Tahapan kepemiluan adalah saat partai sudah menentukan cagub dan cawagub secara pasti," terang Heri Zaldi. 

Namun demikian lanjutnya, jika juga perlu mengacu kepada tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17/PUU/2008 oleh Mendagri, bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah wajib menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien dalam kerangka etika pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik”. Kata Heri.

Selanjutnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang menggunakan APBD dan fasilitas daerah/Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pencalonan dimaksud”.

"Kalau soal etis tidak etis itu tergantung masyarakat, biarlah masyarakat yang menilainya, apakah dengan pemasangan baleho tersebut popularitas dan elektabilitas incumbent bisa naik, atau malah akan turun, semuanya masyarakat yang menentukan" tegasnya lagi.

“Namun, lanjut Heri, ada sedikit yang agak kurang berkenan, khusus untuk Kerinci, terkait baleho dan himbauan-himbauan yang didalamnya ada Kepala dinas ‘membonceng’ Bupati, itu bisa saja ditafsirkan orang sebagai bentuk ketidak netralan PNS, apalagi ada kalimat yang bunyinya “Lanjutkan…” ini seolah-olah sudah berkampanye dan mengajak masyarakat untuk memilih sang kandidat”. 

Dan bagi si kepala dinas bersangkutan yang terpampang gambarnya didalam baleho, hendaknya waspada dan lebih cerdas, sebab, jika saja kandidat yang menang bukan incumbent, maka bisa saja karir si Kepala Dinas atau Instansi tersebut habis, karena kandidat yang menang pasti akan mengevaluasi atau bahkan membuangnya nanti”. Pungkas Heri. (skt)   

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net