Headlines News :

Awas Kepala Dinas dalam Baleho ‘Lanjutkan’ Bupati Murasman

MerdekaPost | Kamis, 07 Februari 2013

Salah satu baleho raksasa Bupati Kerinci H Murasman (Incumbent) yang diboncengi oleh Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Kerinci, inilah yang menimbulkan protes dari masyarakat dan dianggap sebagai Kampanye terselubung. (F.Doc/MPC)
Harus Siap Menanggung Resiko

Kerinci – Meskipun sempat menuai protes dari masyarakat Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini baleho-baleho raksasa yang berisi himbauan yang didalamnya juga terpampang Gambar para Kepala dinas bersama Bupati Kerinci Murasman selaku calon incumbent.

Sehubungan dengan tidak adanya kejelasan mengenai boleh atau tidak pemasangan baleho tersebut, Masyarakat beserta tim sukses beberapa kandidat lain yang bakal maju dalam Pemilukada Kerinci Juli mendatang akhirnya banyak yang mengancam dan menyebutkan bahwa Siapapun Kepala Dinas yang ada didalam baleho dan atau PNS yang terlibat politik praktis, tunggu saja tanggal mainnya, kalau kandidat yang menang bukan Murasman akan habislah karir mereka.

Baleho bersama kadis Ketahanan Pangan Kerinci
Seperti diungkapkan oleh salah seorang tim relawan salah seorang kandidat cabup Kerinci, Menurut dia, untuk saat ini memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena belum masuk ke tahapan pemilukada, sehingga balehho Murasman bersama kepala dinas yang terpampang di tempat-tempat strategis tersebut belum bisa dipermasalahkan, namun, aka nada efeknya nanti bagi si kepala dinas yang telah ‘menjual’ kepala untuk baleho tersebut. 


Dikatakannya, “Sekarang memang belum bisa begitu dipermasalahkan, akan tetapi ingat, bagi kepala dinas yang ada dalam baleho tersebut, suatu saat nanti, jika pilkada telah selesai dan yang menang bukan Murasman, maka siap-siaplah menanggung resiko, sebagai buah dari keterlibatannya dalam politik praktis tersebut”. Ungkap tim yang tidak ingin namanya dipublikasikan.

Dilanjutkannya, “Diantara kandidat yang maju di Kerinci nanti, pasti ada yang pemaaf dan ada yang pendendam, nah jika yang menang nanti orang nya pendendam maka mau tidak mau si kepala dinas dan PNS yang terlibat akan menanggung resiko, bisa jadi non job atau dipindah ke daerah pelosok sebagai hukuman, dan itu menurut saya sah-sah saja karena itu adalah kesalahannya sendiri”.

“undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa PNS dilarang untuk terlibat politik praktis, akan tetapi mereka masih tetap juga membandel, ya terima aja akibatnya’. Pungkasnya. (ald/mpc)  

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net