Headlines News :

Protes, 5 Hal yang Sangat Janggal Terkait Kasus Presiden PKS

MerdekaPost | Kamis, 31 Januari 2013

Apakah Ada Skenario? Berikut Beberapa alasan yang Dianggap Sangat Janggal... 

1. ketika awal berita penangkapan muncul isu di berbagai media bahwa yang ikut ditangkap adalah supir Menteri Pertanian, Suswono. Ternyata bukan dan tidak ada hubungan sedikit pun dengan pejabat-pejabat PKS.

2. Informasi setelah penangkapan yang mau disuap adalah anggota Komisi IV DPR dari PKS. "Lalu ternyata sekarang menjadi Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan anggota Komisi I DPR. Komisi I adalah komisi yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika. Bukan urusan pangan,".

3. jika berkaitan dengan daging impor, dan tudingannya diarahkan bahwa LHI bisa mengatur Mentan yang notabene kader PKS, jelas salah alamat. Pasalnya Mentan tidak mengatur impor daging. Quota impor daging yang mengatur adalah Kementerian Perdagangan. "Apakah LHI bisa mengatur Menperindag yang notabene orangnya SBY?"

4. ada upaya penyuapan. Padahal LHI tidak menerima uang tersebut. Hanya disebutkan bahwa uang itu baru akan diberikan untuk LHI. "Apakah adil orang yang berupaya mau disuap dijadikan tersangka? Padahal dia bisa jadi tidak tahu ada upaya itu. Dan apalagi tidak menerima uang tersebut."

5. Penetapan tersangka kepada LHI oleh KPK tanpa didahului oleh pemeriksaan. KPK memang bisa langsung menetapkan tersangka terhadap seseorang yang tertangkap basah melakukan transaksi korupsi, namun LHI tidak ada dalam penggerebekan yang dilakukan KPK itu.

"Lalu mengapa tiba-tiba LHI -kurang dari 12 jam- langsung ditetapkan menjadi tersangka tanpa ada pemeriksaan sebelumnya? Berbeda dengan kasus-kasus lain yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun....


PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012
BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1) Impor produk hortikultura dapat dilakukan perusahaan setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.

(2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri.

Pasal 6
(1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaannya Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal.

(2) RIPH diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) RIPH paling sedikit memuat: a. nomor RIPH; b. nama dan alamat perusahaan; c. nomor dan tanggal surat permohonan; d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hortikultura; e. tempat pemasukan; f. masa berlaku; dan g. tujuan impor dan distribusi)***

(her/Berbagai Sumber)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net