Headlines News :

Pengangkatan Kepala Sekolah di Tebo Terindikasi Melanggar Permendiknas

MerdekaPost | Selasa, 20 November 2012

Muara Tebo - Dalam proses promosi pengangkatan atau pemberhentian  Kepala Sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Tebo akhir-akhir ini terindikasi melanggar  Keputuan Mendiknas Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Permendiknas No 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang  didalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah dan  telah diubah dengan Permendiknas No 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala sekolah dalam hal ini bukan Baperjakat. Selanjutnya  ayat 3  menyatakan Tim Pertimbangan Melibatkan Pengawas Sekolah dan Ketua Dewan Pendidikan. Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berstatus guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tambahan misalnya Guru SMP diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Jenjang SMP atau sebaliknya Guru SMA diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA dan bukan sebaliknya.

Namun di era otonomi daerah sepertinya Permendiknas yang mengatur tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai  Kepala sekolah terindikasi diabaikan oleh Kepala Daerah yang merupakan Pembina Kepegawaian didaerah itu.

M.Zamri, S.Pd, M.Si mantan Kabid Dikdasmen Diknas Tebo sekaligus pemerhati pendidikan Kabupaten Tebo menjelaskan, sebenarnya Badan Pertimbangan Jabatan Pengangkatan Kepala Sekolah di era H.Usman Ali menjabat sebagai Kadis  Diknas Tebo terdahulu  sudah ada dan berjalan dengan baik, hasil pertimbangan itu kita sampaikan kepada Bupati sebagai Pembina Kepegawaian, makanya kita selalu diikut sertakan waktu  itu.

Sebab, lanjutnya,  Dinas Diknas lebih tahu mana yang memenuhi syarat dan layak, sedangkan Baperjakat hanya menilai dari sisi umum bukan teknis. Tapi saya tidak tahu apakah Badan Petimbangan itu masih  ada atau memang sudah tidak ada lagi di era yang sekarang ini, seharusnya Kadis Dikbudpora memberi masukan kepada Bupati sebagai Pembina Kepegawaian Daerah atau ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang penugasan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah.

Selanjutnya Zamri yang juga merupakan Mantan Sekretaris PGRI Priode 2006- 2011 mengatakan seharusnya kepala daerah sebagai Pembina kepegawaian daerah dalam memberi tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah harus mengacu pada Permendiknas yang terkait dengan itu, dan memberdayakan Badan Pertimbangan Jabatan Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah dalam rangka menjamin objektivitas dalam rangka menempatkan “the right man on the right place“ bukan berdasar faktor like and dislike.

Sebagai Pimpinan Daerah  tentu mempunyai posisi strategis  untuk melaksanakan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dari KKN sebagaimana yang diharapkan, dia harus menjadi teladan dalam kesederhanaan, pengabdian dan pengorbanan dan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang serta kebiasaan kerja keras dan malu pada masyarakatnya bila melanggar peraturan yang berlaku, karena pada dirinya melekat suatu kekuasaan, kewenangan yang berlandas para peraturan yang berlaku bukan sebaliknya terindikasi menabraknya demi kepentingan pribadi atau atas desakan pihak tertentu. 

(ald)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net