Headlines News :

Di Bungo, Ada Sekolah Negeri Tanpa Guru PNS

MerdekaPost | Selasa, 23 Oktober 2012

Spanduk yang dibawa para siswa SMPN 6 Limbur yang meminta perhatian
pemerintah terhadap sekolah mereka
SMPN 6 Limbur Minta Diperhatikan Pemerintah


MUARA BUNGO – Peserta pawai pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Bungo ke-47 dari SMPN Limbur Lubuk Mengkuang kembali menyedot perhatian penonton. Melalui spanduk sepanjang 4 meter, SMPN yang berada di kecamatan paling jauh dari kota Muara Bungo itu memberikan pesan singkat kepada pemerintah kabupaten Bungo agar diperhatikan.

Kejadian ini sebenarnya sudah yang kedua kalinya. Pada tahun 2011 lalu dengan acara dan tempat yang sama, sekolah ini juga melakukan hal yang sama. Hanya saja pada waktu itu dituliskan melalui karton dengan bertuliskan spidol.

Pantauan harian ini, berada dibarisan kelompok peserta pawai yang jauh di belakang, rombongan siswa dari SMPN 6 Limbur Lubuk Mengkuang ini langsung mengarahkan spanduk yang bertuliskan “21 tahun bukan waktu yang singkat, kami tak pernah dilihat” ke hadapan panggung kehormatan yang diatasnya berada bupati, ketua DPRD, unsure muspida dan pejabat Bungo lainnya.

Sontak aksi tersebut menjadi perhatian ribuan penonton yang berada disekitar panggung kehormatan itu. Sekitar 1,5 menit lamanya, peserta akhirnya kembali meneruskan pawai tanpa ada komunikasi langsung dengan Bupati.

Wakil kepala SMPN 6 Limbur, Ayep Nanang Mulyana kepada sejumlah wartawan kemarin mengaku pesan singkat di spanduk yang ditujukan kepada pemerintah daerah itu adalah idenya para siswanya yang menginginkan adanya perhatian dari pemerintah daerah.

“SMP ini sudah 21 tahun berdiri. Tolong perhatikan kami. Sekarang sudah negeri tapi tidak ada satupun guru yang negeri (PNS),” bebernya kepada wartawan.

Parahnya lagi, 9 guru honor di sekolah yang siswanya berjumlah 106 siswa itu hanya ada satu orang dari honor kontrak yang baru-baru ini direkrut Pemda Bungo sebanyak 50 orang yang katanya ditempatkan di dua kecamatan, yakni Bathin III Ulu dan Limbur Lubuk Mengkuang.

“Kita hanya dapat satu (guru kontrak daerah), selebihnya adalah honor komite yang digaji melalui SPP siswa sebesar Rp 50ribu perbulan,” papar Ayep yang mengaku dana tersebut sudah termasuk biaya Osis.

Mirisnya lagi, sebagian besar guru-guru tersebut merupakan guru yang diperbantukan dari SMA Limbur. “Itupun guru yang diperbantukan dari SMA,” akunya.

Lalu bagaimana dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), apakah masuk ke sekolah tersebut? Ditanya tersebut Ayep mengaku ada, hanya saja tidak semuanya untuk siswa.

“Kalau mengandalkan SPP tentu hanya berapalah untuk gaji guru, makanya dana BOS ini juga kita sisihkan untuk gaji guru,” paparnya lagi.

Terpisah, camat Limbur, Hasbi ketika ditanya perihal usulan tenaga pengajar untuk sekolah tersebut mengaku sudah sering dilakukan namun belum terealisasi.

“Bukan hanya sekolah itu saja, yang lain juga masih kekurangan guru,” papar Hasbi seraya mengatakan di Limbur ada 6 SMP, 2 SMA, 1 SMK, 14 SD dan 1 MIS. (ald)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net