Headlines News :

Gaji CPNS Tanjabbar Harus Dikembalikan

MerdekaPost | Sabtu, 07 Juli 2012


JAMBI–Polemik SK pengangkatan 289 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) yang dianulir bakal berbuntut panjang. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menyatakan, jika sudah dinyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut tidak sah, mau tidak mau gaji yang dibayarkan selama ini harus dikembalikan. 

Kasibaud I BPK Perwakilan Jambi, Bernadetta Arum menyatakan, jika dinyatakan Mendagri bahwa SK pengangkatan itu tidak sah. Itu artinya pengangkatan 289 CPNS ini ilegal dan gaji yang dibayarkan merugikan negara. “Jadi harus dikembalikan,” ucapnya, kemarin.  Menurut dia, hal ini juga berpotensi menjadi temuan BPK pada pemeriksaan keuangan nantinya. Karena itu, mau tidak mau sejumlah uang yang diterima harus dikembalikan. Hanya saja, sejauh ini hal tersebut belum menjadi temuan BPK. Ini karena meskipun pengangkatan CPNS itu tahun 2011 lalu dan sejak itu menerima gaji, namun keputusan Mendagri baru dilakukan. “Jadi mungkin belum menjadi temuan karena masih sesuai aturan. Sebab dicabutnya SK itu tahun 2012 ini, tapi nanti pada tahun depan akan menjadi temuan,” ujarnya. 

Ini bisa saja tidak menjadi temuan jika sudah ditindaklanjuti dan sudah dikembalikan gaji para CPNS itu ke kas negara. “Kalau sudah ditindaklanjuti tidak akan menjadi temuan. Tapi kasihan ya,” katanya.  Polemik seputuran pengangkatan 289 CPNS Tanjabbar  ini terungkap dari pernyataan Bupati Tanjabbar. Ia mempersoalkan pengakatan CPNS itu karena ditandatangani mantan Bupati Tanjabbar, Safrial. Ketika penandatanganan itu Safrial tidak lagi menjabat sebagai bupati.  Atas masalah ini, Mendagri, Gamawan Fauzi menerbitkan surat no 813/2106/28 Juni 2012. Dalam surat ini, Mendagri menyatakan SK pengangkatan 289 CPNS di Tanjabbar tidak sah.
Alasannya, Safrial yang sudah diberhentikan pada tanggal 29 Desember 2010 sebagai Bupati Tanjabbar tidak mempunyai kewenangan untuk meneken SK pengangkatan CPNS. 

SK 289 CPNS itu sendiri ditandatangani Syafrial 23 Januari 2011 lalu. Bahkan, akibat masalah ini CPNS di Tanjabbar tidak menerima gaji ke 13 di 2012 ini. Karena, bupati saat ini, Usman Ermulan enggan menandatangani surat pembayaran gaji CPNS itu.  Dalam masalah ini, Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan siap meneken SK 289 PNS Tanjabbar tahun 2011 yang berpolemik. Namun kesediaan tersebut dengan catatan SK yang ditandatanganinya tidak berlaku surut. “Kalau memang ada perintah dari BKN saya diminta menandatangani, ya saya tandatangani. Namun tidak berlaku surut, yang di bawah itu (sebelum ia meneken, red) ya ilegal,” ujarnya 
Sementara adanya keputusan Mendagri yang menyebutkan bahwa SK yang diteken oleh mantan Bupati Safrial ilegal, Pemkab Tanjabbar telah mengambil sejumlah langkah tegas. Di antaranya dengan menunda gaji ke-13 ke PNS dimaksud. “Gaji ke-13 289 tersebut lebih baik ditahan dulu,“ kata Bupati. Dia menambahkan, pihaknya masih terus koordinasi dengan BKN pusat soal pegawai yang berpolemik ini. Bupati juga menegaskan para PNS ini wajib mengembalikan pengeluaran negara dan fasilitas yang telah di berikan pada yang bersangkutan.

Menurutnya, Pemkab siap dituntut ataupun digugat di PTUN bila memang ternyata langkah yang ditempuh dinilai salah. ”Kita siap saja. Surat dari Mendagri kan sudah jelas,” kata Usman Ermulan. Kesiapan bupati menandatangani ulang SK PNS menjawab pernyataan sejumlah tokoh masyarakat yang menilai sikap bupati yang keras terhadap para PNS. Hanya saja dengan catatan, persoalan penanda anganan SK pengesahan oleh bupati sebelumnya di luar kewenangannya.  ”Enak saja, orang yang neken saya yang bertanggung jawab,” ujarnya

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net