Headlines News :

Tanah Lokasi Ibukota Kerinci Bermasalah

MerdekaPost | Selasa, 19 Juni 2012

Bukit Tengah lokasi pembangunan kantor Pemkab Kerinci
KERINCI, Merdekapost.com - Lokasi pembangunan perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, ternyata masih meninggalkan persoalan. Semua pemilik tanah yang dijadikan lokasi perkantoran pemerintah kabupaten Kerinci itu, ingin status kepemilikan tanah tersebut diselesaikan.

Reaksi masyarakat muncul setelah Gubernur Jambi Hasan Basri (HBA) secara seremonial meletakkan batu pertama tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan pusat perkantoran pemerintah kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Siulak beberapa tahun lalu.

Seperti masyarakat Tigo Luhah Tanah Sekudung. Para pemilik tanah langsung memasang pagar bambu dan menanam pohon-pohan disekitar lokasi Bukit Tengah.

Menurut Cik Mansur, tokoh masyarakat Tigo Luha tanah Sekudung Siulak, masyarakat kecewa dengan Bupati Kerinci H Murasman, hingga kini persoalan tanah lokasi untuk pembangunan pusat perkantoran disekitar Bukit Tengah sebagian belum tuntas dengan pemiliknya.

"Bebarapa bulan yang lalu, kami bersama dengan tokoh masyarakat dan pemilik tanah pernah mendatangi rumah kediaman Dinas Bupati Kerinci di Desa Kumun Sungai Penuh. Namun tidak ada titik temu atau penjelasan secara konkrit bagaimana penyelesai sebahagian tanah di sekitar Bukit Tenggah milik masyarakat," ujar Cik Mansur.

Masyarakat tambah merasa dibohongi ketika membaca pernyataan Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Dirjen Pemerintah Umum Kemandagri Eko Setiawan di media lokal. Eko menyatakan, persoalan lokasi pembangunan pusat perkantoran di Bukit Tengah dilaporan oleh Bupati Kerinci H Murasman tidak ada persoalan.

"Hal itu sangat melukai hati masyarakat Tigo Luha Tanah Sekudung Siulak," ungkapnya.

Menurutnya, pada prinsipnya masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan pusat perkantoran di Bukit Tengah, tetapi selasaikan terlebih dahulu hal yang mendasar seperti kepemilikan tanah.

Ditambahkannya, memang pemerintah daerah memiliki dokumen-dokumen pernyataan penyerahan tanah di Bukit Tengah kepada pemerintah, tetapi siapa yang menyerahkan, apa benar sipemilik tanah atau orang tertentu yang direkayasa.

"Disini persoalannya, bila hal itu tidak segera diselesaikan persoalan tanah di Bukit Tengah bagaikan bumerang bagi siapa saja yang bakal menjadi bupati akan datang," tegasnya.

Sementara, Kepala Badan Perternahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci, Tri Wibowo, melalui telepon genggamnya membenarkan, lokasi pembanguna pusat perkantoran pemerintah daerah Kerinci di Bukit Tengah telah dilakukan pengukuran, tapi belum dikeluarkan sertifikat kepemilkan.

Tri Wibowo menjelaskan, dalam proses penerbitan sertifikat tanah, BPN terlebih dahulu melihat persyaratan baik administrasi maupun dasar hukumnya untuk menerbitkan sertifikat tanah. Bila keduanya telah memenuhi persyaratan tersebut, BPN juga akan memeriksa asal usul tanah, apakah tanah itu dibeli atau tanah hibah, dokumen terlebih dahulu disah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Tri menegaskan, kalaupun ada isu-isu menyebutkan pihak BPN Kerinci telah mengeluarkan sertifikat tanah di Bukit Tengah, hal tersebut tidak benar sama sekali.

"Kami tidak mau dijadikan kambing hitam atau korban politik pihak tertentu," katanya. (ald)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net