Headlines News :

Murasman : PNS yang Mau Nyalon, Tetap Harus Minta Izin Saya

MerdekaPost | Selasa, 26 Juni 2012

Jika Maju Tanpa Izin, PNS Dianggap Lakukan Politik Praktis
 
KERINCI, Merdekapost.com –  Bupati Kerinci H Murasman masih bersikukuh setiap PNS yang akan maju pada Pemilukada Kerinci 2013 mendatang, harus meminta izin kepada dirinya sebagai kepala daerah. Izin yang dimaksud, merupakan izin yang berbentuk izin ingin nyabup dan izin dalam melakukan sosialisasi, sehingga tidak mengganggu kinerjanya sebagai PNS.

Dikatakan Murasman, kalangan PNS Kerinci boleh saja mencalonkan diri jadi bupati Kerinci, namun dalam prosesnya yang bersangkutan harus meminta izin kepada bupati Kerinci yang menjabat saat ini. 

"Semua PNS boleh nyabup, namun tetap harus minta izin dulu kepada saya,” tegasnya. Pada hakikatnya, beber Murasman, PNS boleh saja mencalonkan diri, namun perlu izin dari bupati Kerinci. Karena jika tanpa izin, itu sama saja PNS tersebut melakukan politik praktis. 

"PNS tidak boleh berpolitik praktis, karena dapat mengganggu kinerjanya. Kini kita tanya aja, selama ini mereka ada masuk kantor apa tidak,” sindir Murasman, sambil bergurau.

Sebaliknya, dirinya tidak pernah mengekang PNS yang akan mencalonkan diri pada pilbup mendatang. Namun, dirinya berharap ke depan para PNS yang akan mencalonkan diri bisa menjaga dan bekerja secara profesional, sesuai dengan tupoksi. 

"Boleh mencalonkan diri, tapi jangan meninggalkan tugas. Bekerjalah secara profesional, sesuai dengan tupoksi”. tegas Murasman. 

Untuk diketahui, pernyataan Bupati Kerinci, H. Murasman yang menyatakan bakal calon (balon) kepala daerah dari kalangan PNS yang akan maju pada pemilihan kepala daerah 2013 mendatang, harus meminta izin kepada dirinya, disebut asal bicara. Kalimat ini dilontarkan Julizarman, salah satu balon kepala daerah Kerinci dari kalangan PNS pada lingkup Pemkab Kerinci saat dikonfirmasi wartawan.

Menurut dia, maju tidaknya dirinya sebagai calon kepala daerah tidak harus meminta izin kepada kepala daerah. Sebab, itu merupakan hak azazi seorang warga negara untuk mencalonkan diri. "Seorang pejabat (PNS) kalau ingin maju, hanya mengajukan mundur dari jabatan yang dijabatnya, dan kepala daerah hanya mengetahui saja”. ungkap Julizarman.

Dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, tentang tata cara pendaftaran calon kepala daerah, sebut Julizarman, sangat jelas, dalam formulir yang akan diisi tidak tertera calon dari kalangan PNS harus melampirkan izin atasan. Yang ada hanyalah surat pernyataan mundur dari jabatan yang didudukinya dan ditandatangani di atas meterai 6000. 

"Dulu saya juga pernah maju sebagai calon wakil bupati Kerinci, namun saya tidak meminta izin dari kepala daerah (bupati),” tegasnya. (ald)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net