Headlines News :

Beredar Isu Permainan Uang dalam Mutasi Pejabat Kerinci

MerdekaPost | Sabtu, 16 Juni 2012

H Murasman
SUNGAI PENUH, Merdekapost.com - Dalam waktu dekat ini dikabarkan  Bupati Kerinci H. Murasam akan merombak kabinetnya. Namun ditengah rencana perombakan kabinet tersebut, meruak rumor tak sedap menyangkut permainan uang untuk posisi-posisi tertentu.

“Bukan lrahasia lagi. Dikalangan PNS isu itu telah berkembang sejak 2 tahun lalu, dimana untuk  PNS yang ingin menduduki  jabatan eselon II, III dan IV serta Kepala Sekolah harus mengeluarkan duit,” ucap seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya, Jum’at (15/6).

Rumor berkembang, untuk jabatan eselon II harga dipatok Rp 100 sampai Rp 150 juta dan Eselon III berkisar Rp 20 sampai Rp 30 juta sedang untuk jabatan kepala sekolah berkisar Rp 15-20 juta.

Kendati isu itu makin hangat, sangat sulit untuk dibuktikan, seperti diakui Usmanadi SE, Koordintaor perwakilan LSM  Jakarta yang khusus mengamati Pelayanan Publik di Kabupaten Kerinci.

"Selaku pengamat kebijakan publik, saya menyarankan kepada Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kabupaten Kerinci dan  Tim Baperjakat, untuk meluruskan isu ini agar tidak meresahkan PNS di lingkungan Pemkab Kerinci. Pengangkatan seseorang PNS untuk menduduki  jabatan tertentu  hendaknya mengacu pada  peraturan dan perundang-undang yang berlaku, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pula". katanya.

Pendapat tersebut senada dengan tanggapan beberapa anggota DPRD kerinci, dimana PNS yang akan   menduduki suatu jabatan, Tim Baperjakat seharusnya melakukan secara  transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan melihat hubungan emosional atau kekerabatan dengan Bupatinya,’’ ucap H. Atmawady politisi asal PKB.

“Banyak PNS yang menduduki jabatan saat ini, tidak kredible. Ini dapat  dilihat ketika  dilaksanakan hearing, mereka tidak tahu tupoksinya,’’ tegasnya.

Wakil ketua  DPRD Kerinci Irmanto, S.Pd, MM sependapat dan sangat menyayangkan banyaknya pejabat eselon II maupun eselon III tidak menguasai tugas pokok kerjanya.

“Itu karena proses  pengangkatannya belum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,’’ imbuh Irmanto. (sk)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net