Headlines News :

Banyak Usaha Di Tebo Tak Miliki UKL-UPL dan SPPL

MerdekaPost | Selasa, 29 Mei 2012



TEBO, MP.COM - Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantau lingkungan hidup (UKL-UPL) merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan atau kegiatan bersangkutan.

Namun di kabupeten Tebo sendiri, hingga kini hampir seluruh kegiatan usaha tidak memiliki dokumen UKL-UPL dan SPPL hingga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal ini dinyatakan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Asnawi Zakaria kemarin, dirinya mengatakan, banyak kegiatan usaha, mulai darri usaha kecil-menengah yang sudah beroperasi tidak memiliki dokumen UKL dan UPL serta dokumen Amdal.


“Kita memiliki data tentang usaha mana yang tidak memiliki dokumen tersebut hampir keseluruhan belum memiliki dokumen tersebut,” Kata Asnawi.

Dijelaskannya, menindak lanjuti hal tersebut pihaknya bahkan sudah membuat edaran untuk mengurus dokumen. Memang dikatakannya, edaran tersebut hanya secara keseluruhan dan tidak tertuju kepada usaha satu-persatu.

“Edaran tersebut sesuai dengan Perbub tahun 2012 tanggal 28 Februari kemarin, bahkan kepada setiap instansi yang menaungi setiap jenis usaha tersebut juga sudah kita surati,” jelasnya.

Dilanjutkannya, memang didalam Perbub tersebut tidak dijelaskan sanksi bagi usaha yang tidak memiliki Dokumen UKL-UPL dan Amdal, tapi di dalam Undang-Undang yang ditegaskan bahkan sanksinya cukup berat.

“Contohnya Hotel Alya, setahu saya tidak ada dokumen yang mereka urus, itu salah satu contoh usaha yang sudah menyalahi, selanjutnya seperti gudang getah, kandang ayam potong yang ada di kawasan Tebo dan Rimbo juga tidak memiliki izin dokumen,” sebutnya.

Dietagaskan Asnawi, dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 pasal 109 bagi usaha yang tidak memiliki izin dokumen tersebut dikenakan sanksi pidana 1-3 Tahun penjara atau denda Rp.1-3 Milyar, sedangkan untuk dampak lingkungan sesuai dengan UU tersebut disebutkan sesuai dengan pasal 97-115 dipidana 4-12 tahun atau denda Rp.4-12 Milyar.  

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net