Headlines News :

Yopi Sebut Polisi Berpihak ke Suka-Hamdi

MerdekaPost | Sabtu, 02 Juli 2011

MUARA TEBO – Nama Kapolda Jambi Brigjen Pol Drs Bambang Suparsono disebut-sebut dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Nama Kapolda muncul dalam kesaksian yang diberikan Yopi Muthalib yang memberikan keterangan di penghujung sidang.

Kepada majelis hakim, Yopi mengaku mendengar Kasat Intel dan Kapolres Tebo mengeluh karena ditekan Kapolda Jambi untuk mengatasi aksi 41 preman dari Lampung yang mengganggu ketenangan dan ketertiban.

Kepada koran ini tadi malam, Yopi menyatakan apa yang disampaikan di MK adalah benar. “Saya berani bertanggungjawab atas apa yang saya katakan,” ujarnya. Menurutnya, Kapolres Tebo menyatakan ke dirinya ketakutan dan merasa serba salah. “Dia bercerita ke saya, memang begitu,” ungkapnya.

Yopi menyatakan ada pihak lain yang melakukan intervensi dalam pemungutan suara ulang di Tebo. “Itu fakta, saya tidak mengada-ada. Ini MK, ini lembaga resmi, saya tidak mengada-ada!” tegasnya. Sementara itu, Kasat Intel Polres Tebo AKP Eko Cahyo membantah tudingan Yopi. “Wah, tidak benar itu. Silahkan hubungi Pak Kapolres saja,” demikian pesan pendek yang dikirim Eko Cahyo.

Jawaban serupa disampaikan Kapolres Tebo AKBP M Arifin, SIK. Menurutnya, tidak benar pihaknya mendapat tekanan dari Kapolda untuk berpihak ke salah satu pasangan calon. “Tidak betul, Kapolres Tebo tidak pernah mengeluh tentang apa pun, dan tidak pernah merasa ditekan oleh siapa pun,” tegasnya.

“Kita Polri khususnya Polres Tebo tidak memihak kemana-mana. Polri khususnya Polres Tebo bersikap netral dalam pemilukada bupati Tebo kemarin. Tolong buktikan kalau memang ada kita memihak ke salah satu pihak,” kata Arifin.

Tudingan ini juga mendapat tanggapan pengacara Suka-Hamdi, Heru Widodo, SH. Menurutnya, kliennya tidak pernah melibatkan atau meminta dukungan dari Kapolda. “Yang kami ketahui, Polda memerintahkan seluruh Polres untuk memback up pengamanan pemungutan suara ulang, sekali lagi memback up pengamanan, bukannya mendukung pasangan tertentu. Itu yang kami ketahui,” ujar Heru.

Terkait tudingan Yopi, Heru menyatakan harus dilakukan pembuktian lebih lanjut. Akan lebih bagus jika institusi kepolisian dihadirkan untuk memberikan kesaksian langsung di sidang MK. “Itu kan baru keluhan dari orang yang punya kepentingan dan silakan dibuktikan. Saya berharap agar institusi (Polda Jambi - red) yang dihadirkan langsung dan bersaksi di persidangan agar clear.

Karena pernyataan sepihak seperti yang dikatakan Yopi tadi hanya akan menimbulkan isu di masyarakat Tebo saja,” ujarnya. Sebelum Yopi memberikan keterangan, sejumlah saksi juga diperdengarkan keterangannya. Mereka menyatakan di sejumlah TPS, para pemilih pendukung Yopi tidak mendapat undangan. Selain itu, telah terjadi money politic yang dilakukan oleh tim Suka-Hamdi.

Saksi juga mengeluhkan laporan yang dibuat Tim Yopi-Sapto tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Menanggapi kesaksian ini, Heru menyatakan setelah dilakukan pengecekan, ternyata warga yang tidak mendapat undangan karena mereka tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Soal money politic, setelah dilakukan pengecekan, pihaknya tidak mengenali pelaku yang disebutkan. “Menurut saya, bisa saja ada pihak lain yang menyuruh dia untuk bagi-bagi uang mengatasnamakan tim nomor urut 1. Yang pasti itu bukan kami yang melakukannya,” jelas Heru.

Panwaslu juga memberikan penjelasan atas keterangan saksi. Menurut anggota Panwaslu Kabupaten Tebo, Yuli Astuti, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti sebagian laporan yang disampaikan Tim Yopi-Sapto.

Alasannya, laporan tersebut disampaikan setelah digelar pleno KPU, bukan sebelum pleno. Laporan disampaikan secara kolektif. Tim Yopi tidak menghadirkan para saksi, hanya memberikan foto copy surat pernyataan para saksi. Ketika Panwaslu meminta agar para saksi dihadirkan, hingga sidang MK berlangsung saksi tersebut belum juga dihadirkan.“Padahal, ketika kami meneruskan laporan tersebut ke polisi, pasti polisi akan menanyakan mana saksinya. Jadi susah kalau mereka tidak mau menghadirkan saksinya,” ungkapnya.

Justru, pihak Panwaslu mencatat tiga laporan Suka-Hamdi yang sudah dalam proses. Laporan tersebut terkait keterlibatan PNS, camat, dan kepala rumah tangga kantor bupati. Saat ini, rekomendasi Panwaslu sudah diserahkan ke Sekda untuk ditindaklanjuti.

“Padahal sebenarnya berdasarkan fakta dari keterangan Panwas tadi (di sidang MK, red) dari tiga laporan pelanggaran PP 53 semuanya dilakukan pasangan Yopi-Sapto,” tambah Heru lagi. (ald/joe)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net