Headlines News :

Partai Politik Tak Perlu Lagi Verifikasi

MerdekaPost | Kamis, 07 Juli 2011




Jakarta - Partai politik kini tak perlu lagi menjalani verifikasi untuk mempertahankan status badan hukumnya. Sebabnya, Mahkamah Konstitusi telah mencabut aturan verifikasi itu dari Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Menurut Mahkamah, partai yang gagal mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum, namun tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya jika memenuhi persyaratan. Partai dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi.

"Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik," ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim dalam pembacaan putusan uji materi undang-undang tersebut di ruang sidang pleno Mahkamah, Senin 4 Juli 2011.

Mahkamah menilai dipertahankannya status badan hukum partai juga akan menghindarkan Indonesia dari musim pendirian partai setiap menjelang hajatan pemilihan umum.

Uji materi Undang-undang tersebut diajukan awal tahun ini oleh sejumlah partai kecil yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional. Pemohon menilai beleid tersebut mencederai demokrasi karena mempersulit partai baru atau kecil dalam ikut serta dalam pemilihan mendatang.

Syarat dalam verifikasi ialah tiap partai wajib punya kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Verifikasi juga diberi waktu selambatnya 2,5 tahun sebelum pemilihan umum 2014. Jika tak memenuhi syarat itu, maka partai bersangkutan tak mendapatkan status badan hukum baru. Menurut pemohon, aturan itu dinilai menghambat kebebasan masyarakat mendirikan partai, sehingga layak dibatalkan.

Namun, kemenangan pemohon hari ini bukan berarti partai politik dengan perolehan suara kecil bisa otomatis ikut pemilihan umum berikutnya. Pasalnya, partai tetap harus menaati aturan ambang batas parlementer (parliamentary threshold), yang hingga kini belum disepakati oleh para legislator Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kalau jumlah kursinya kurang dari parliamentary threshold, maka partai-partai itu tetap harus bergabung supaya bisa ikut pemilihan," tutur Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Sidang Makamah Konstitusi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi.

Sekretaris Jenderal Forum Persatuan Nasional Didi Supriyanto memperingatkan Dewan Perwakilan Rakyat agar tak membuat aturan ambang batas parlementer yang kembali menyulitkan partai kecil. "Kalau tidak, kami akan gugat lagi ke Mahkamah Konstitusi," ucapnya dengan nada bersemangat. (her/ant)

Posting Komentar

 
Dipublikasikan oleh : CV. BANIO SAKTI Portal Web Merdekapost.net | Berani, Agresif, Aspiratif
Copyright © 2011. |Merdekapost.net |MERDEKAPOST.NET - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Merdekapost.net